GELIATJAMBI.COM— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Wiranto, serta dihadiri oleh Bupati Muaro Jambi, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asisten, kabag, hingga para camat se-Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam pembukaannya, Wiranto menegaskan bahwa pembahasan perubahan APBD merupakan tahapan vital untuk memastikan kebijakan keuangan daerah tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan.
“Pembahasan perubahan APBD bukan sekadar formalitas pergeseran angka secara administratif. Di sini uang rakyat dipertaruhkan, sehingga setiap perubahan alokasi anggaran wajib memiliki alasan terukur, rasional, dan berpihak pada kepentingan publik,” tegas Wiranto di hadapan peserta sidang.
Paripurna ini menjadi ruang bagi fraksi-fraksi DPRD untuk menyampaikan sikap politik, memberikan masukan, serta melempar kritik konstruktif. Lembaga legislatif bertugas memastikan penyesuaian anggaran benar-benar berdampak langsung pada sektor-sektor strategis, seperti peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat.
Lewat agenda ini, asumsi pendapatan daerah, efisiensi belanja, serta urgensi program pergeseran pada APBD 2026 bakal diuji secara ketat. Program yang dinilai kurang prioritas atau tidak tepat sasaran terancam dicoret, sementara program prioritas publik didorong untuk mendapat alokasi memadai.
Usai pembukaan, rapat dilanjutkan dengan pembacaan pandangan resmi dari masing-masing fraksi secara bergiliran. Masukan dan catatan fraksi ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi mendalam bersama pihak eksekutif pada tahap pembahasan lanjutan sebelum Ranperda Perubahan APBD TA 2026 disahkan.
