GELIATJAMBI.COM- Persoalan batas wilayah antara Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari kembali menjadi perhatian serius pemerintah.
Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno (BBS) turun langsung dalam rapat pembahasan penyelesaian batas daerah yang digelar Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri di Hotel Orchardz Jayakarta, Jakarta Pusat, Senin (18/5/26).
Bupati BBS hadir didampingi Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budhi Hartono dan Kabag Pemerintahan M. Iqbal. Kehadiran langsung pimpinan daerah ini menunjukkan keseriusan Pemkab Muaro Jambi dalam menyelesaikan persoalan batas wilayah melalui mekanisme musyawarah, koordinasi lintas pemerintahan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Pembahasan diarahkan untuk mencari titik temu dan kepastian mengenai batas wilayah administratif Muaro Jambi dan Batanghari, sehingga ke depan tidak menimbulkan tumpang tindih dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.
Bupati Bambang Bayu Suseno menegaskan, penyelesaian batas daerah bukan sekadar persoalan garis administratif di atas peta. Kepastian batas memiliki dampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur hingga kepastian wilayah bagi masyarakat.
“Batas wilayah ini sangat penting karena menyangkut kepastian administrasi pemerintahan dan arah pembangunan. Kita ingin semuanya jelas, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dan masyarakat mendapatkan kepastian,” ujar BBS.
Menurutnya, penyelesaian persoalan batas harus dilakukan dengan mengedepankan komunikasi dan semangat kebersamaan antara Muaro Jambi dan Batanghari. Kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah menjadi hal utama yang harus ditempatkan di atas kepentingan lainnya.
“Kita datang untuk mencari solusi, bukan untuk mempertajam perbedaan. Prinsip kita adalah musyawarah, mengikuti aturan, dan mencari titik temu yang memberikan kepastian bagi kedua daerah,” tegasnya.
BBS menilai kepastian batas wilayah juga akan memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan, terutama dalam penentuan kewenangan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas pelayanan publik.
“Kalau batasnya jelas, perencanaan pembangunan juga menjadi lebih jelas. Kita bisa menentukan kewenangan, menyusun program, membangun infrastruktur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa ada keraguan administratif,” jelasnya.
Ia berharap pembahasan yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, Muaro Jambi dan Batanghari tersebut dapat menghasilkan kesepakatan yang konstruktif dan sesuai ketentuan.
Bupati BBS juga menegaskan bahwa Pemkab Muaro Jambi siap mengikuti seluruh tahapan penyelesaian batas daerah sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kami siap mengikuti prosesnya sampai tuntas. Yang kita harapkan adalah keputusan yang memberikan kepastian hukum, menjaga hubungan baik antardaerah, dan pada akhirnya mempercepat pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
